Minggu, 13 Januari 2013

Walhi Desak Pemkab Serang & Bogor Tanggung Jawab atas Banjir di Merak

Jakarta - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mendesak Pemkab Serang (Banten) dan Pemkab Bogor (Jabar) bertanggung jawab atas banjir besar di wilayah Kabupaten Serang, Banten, yang membuat turut lumpuh tol Merak. Pasalnya, banjir itu dinilai kuat karena kegiatan pertambangan dan alih fungsi lahan yang diizinkan kedua pemkab itu.

"Khusus di wilayah Kabupaten Serang, banjir sejak tanggal 7 Januari 2013 dan puncaknya terjadi pada tanggal 8 Januari 2013 telah melanda 14 kecamatan dari total 28 kecamatan se-Kabupaten Serang. Sedangkan banjir terparah melanda wilayah Serang bagian timur," jelas Koordinator Bencana Walhi, Mukri Friatna, dalam keterangan pers, Minggu (13/1/2013).

Walhi kemudian melakukan penelusuran penyebab banjir di Kabupaten Serang itu bersama Mahasiswa Pencinta Alam Arkadia UIN, Mapala Universitas Pancasila dan lainnya. Mereka menelusuri daerah perbatasan antara Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

Berdasarkan penelusuran tersebut telah dijumpai:

1. Sepanjang Jalan Raya Lebak Wangi wilayah Rumpin hingga Kecamatan Parung Panjang yang baru dua tahun dibeton oleh pemerintah 90 persen dalam keadaan rusak parah. Penyebabnya adalah adanya aktivitas dam truk setiap hari yang memuat material pasir dan batu.
2. Sungai-sungai di wilayah setempat terus ditambang tanpa henti untuk diambil pasir dan batunya. 3. Perbukitan yang berbatasan dengan areal perkebunan sawit telah diokupasi menjadi bahan tambang. 4. Kawasan dataran tinggi tersebut telah beralih fungsi dari kawasan hutan menjadi areal perkebunan kelapa sawit.

Sejumlah anak sungai yang telah dirusak tersebut memang tidak serta merta airnya langsung mengalir ke wilayah Serang, namun menyatu terlabih dahulu dengan sungai yang mengalir dari wilayah Lebak dan baru memasuki bendungan Ciujung. Namun demikian Walhi memastikan bahwa kerusakan di wilayah Kabupaten Bogor yang berbatasan dengan Kabupaten Lebak akibat penambangan tersebut telah berkontribusi besar terhadap terjadinya banjir yang melanda wilayah Kabupaten Serang hingga melumpuhkan jalan Tol Jakarta-Merak.

"Untuk mengantisipasi dan bahkan mencegah terjadinya banjir pada waktu yang berbeda, maka Walhi mendesak kepada Perintah Kabupaten Bogor untuk menghentikan penambangan sungai dan perbukitan di wilayah setempat. Demikian pula penggunaan Jalan Raya Lebak Wangi untuk dihentikan pengunaannya bagi kendaraan perusahaan pengangkut material tambang," beber Mukri.

Saat ini, imbuhnya, kendaraan umum tidak bisa melalui Jalan Raya Lebak Wangi tersebut karena kerusakan yang parah. Demikian pula terhadap alih fungsi kawasan, Walhi mendesak agar dihentikan penerbitan izin-izin baru dan mencabut izin perusahaan yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan dan mengakibatkan banjir.

"Kepada Pemerintah Kabupaten Serang kami mendesak agar segera mengerahkan sumber dayanya untuk merespons korban banjir, di antaranya dengan memberikan kebutuhan pokok bagi korban khsusunya dari kelompok perempuan dan anak-anak, termasuk menyiapkan penampungan sementara hingga kondisi rumah para korban benar-benar bisa digunakan," kata Mukri.

Menurut Walhi, lokasi-lokasi banjir yang masih belum tersentuh pelayanan baik tenda maupun logistik adalah:
1. Desa Ragas Masigit Kecamatan Carenang. Satu-satunya bantuan hanya berupa satu unit terepal dari Camat setempat saat terjadi puncak banjir. Di desa ini Terdapat 320 rumah dan ratusan hektar sawah dengan usia padi dua bulan yang terendam banjir.
2. Desa Cakung Kecamatan Binuang, hingga Sabtu petang (12/1) kemarin air masih menggenangi rumah setinggi 30 – 40 cm. Di desa ini belum tersentuh sama sekali bantuan baik logistik maupun tenda. Untuk kebutuhan persistirahatan, saat hujan kemarin petang warga berinisiatif membangun tenda-tenda darurat di pinggir jalan dengan menggunakan terpal seadaanya.
3. Desa Wali Kukun Kecamatan Carenang, banyak korban banjir anak-anak dan perempuan. Mereka beristirahat di dalam tenda darurat tanpa ketersediaan makanan, selimut dan air bersih.

Sementara itu, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah telah berkunjung ke lokasi banjir di Serang. Dia membawa 1.000 paket bantuan untuk dua kecamatan yang jadi korban banjir, Jumat (11/1/2013).

Atut didampingi Ketua PMI Banten, Ratu Tatu Chasanah, Kapolda Banten Brigjen Pol Eddy Sumantri, Dandim 0602 Serang Letkol Inf Nur Wahyu Widodo, dan beberapa pejabat SKPD Provinsi Banten dan Kabupaten Serang. Rombongan mengunjungi posko pengungsian di Kantor Kecamatan Kragilan.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar