4 WNI ABK Kapal Nelayan yang Tenggelam di Rusia Dipastikan Selamat

Jakarta - Pihak Kemenlu memastikan empat WNI yang menjadi ABK kapal penangkap ikan Shans 101 di Rusia, selamat meski kapal tersebut tenggelam. Saat ini keempat WNI tersebut tengah menjalani perawatan.

"Pihak KBRI telah melakukan komunikasi dengan otiritas setempat, tim emergensi dan Perwakilan Kemlu sedang dikirim ke lokasi", kata Direktur Informasi dan Media P.L.E. Kemenlu Priatna dalam pernyataanya, Senin (28/1/2013).

Mereka dirawat di rumah sakit di Kholmks, Shakalin. Insiden sendiri terjadi di sebelah Timur daerah Svetlaya Village, kawasan Primorye, Rusia.

Priatna mengatakan jarak Moscow ke tempat kejadian, Shakalin, adalah 10 jam terbang dan hanya ada 1 penerbangan. "Staf KBRI Moscow juga telah dikirim agar melihat langsung keempat WNI di Rumah Sakit," kata dia.

Menurut informasi awal dari pihak otoritas di Shakalin kepada KBRI Moskow, kata Prihatna, kapal penangkap ikan berbendera Rusia tersebut memiliki 30 ABK. Upaya pencarian saat ini masih terus dilakukan dan sejauh ini, 4 WNI sudah diselamatkan.

Zulkarnaen & Anaknya Didakwa Terima Duit Rp 14 M dari Proyek Alquran

 

Jakarta - Zulkarnaen Djabar dan anaknya Dendy Prasetia didakwa menerima uang Rp 14,390 miliar dalam proyek pengadaan Alquran dan laboratorium di Kementerian Agama. Duit ini diberikan terkait dengan proses pembahasan anggaran proyek dan penentuan perusahaan pemenang lelang proyek.

"Zulkarnaen Djabar menerima hadiah berupa uang Rp 14,390 miliar dari Abdul Kadir Alaydrus yang diterima melalui terdakwa II, Dendy Prasetia," kata jaksa penuntut umum Dzakiyul Fikri saat membaca dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (28/1/2013).

Pemberian uang tersebut kata jaksa, karena Zulkarnaen selaku anggota Badan Anggaran DPR telah menyetujui anggaran di Kementerian Agama dan bersama-sama Dendy telah mengupayakan PT Batu Karya Mas menjadi pemenang dalam pekerjaan pengadaan laboratorium komputer MTs tahun anggaran 2011, PT Adhi Aksara Abadi Indonesia menjadi pemenang dalam penggandaan Alquran APBN Perubahan tahun anggaran 2011 dan mengupayakan PT Sinergi Pustaka Indonesia menjadi pemenang dalam pekerjaan pengadaan penggandaan Alquran tahun anggaran 2011 yang dilaksanakan Ditjen Pendidikan Islam dan Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag

Dalam dakwaan dijelaskan, pada September 2011, Zulkarnaen bertemu Dendy dan Fahd El Fouz di ruang kerja Zulkarnaen di Gedung Nusantara I DPR. Zulkarnaen mengingormasikan adanya beberapa pekerjaan terkait pengadaan barang dan jasa di Kemenag selanjutnya memerintahkan Dendy dan Fahd mengecek di Kemenag.

Kemudian Fahd mengajak Vasko Ruseimy, Syamsurachman dan Rizky Moelyoputro untuk menjadi perantaran pengurusan proyek di Kemenag. Bulan Oktober 2011, Zulkarnaen kembeli bertemu dengan Dendy, Fahd, Vasko, Syamsurachman dan Rizky guna mengatur pembagian fee dari pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang. Zulkarenaen mengatakan yang mengatur pembagian fee adalah Dendy.

Fee dari pekerjaan pengadaan laboratorium komputer Rp 31,2 miliar; fee dari pekerjaan pengadaan penggandaan Alquran tahun anggaran 2011 yakni Rp 22 miliar dan fee dari pekerjaan penggandaan Alquran tahun anggaran 2012, Rp 50 miliar.

"Setelah disepakati rencana pembagian fee tersebut, dilakukan proses pengadaan di Kemenag dimana penetapan perusahaan sebagai pemenangnya atas pengaruh atau intervensi terdakwa 1 (Zulkarnaen) bersama-sama terdakwa 2 (Dendy) dan Fahd," kata jaksa.

Pekerjaan pengadaan laboratorium kompter pada Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama ditawarkan ke Abdul Kadir Alaydrus, Direktur PT Sinergi Pustaka Indonesia dengan syarat menyerahkan fee 15 persen dari nilai kontrak. Namun karena perusahaan Abdul Kadir tidak mempunyai kemampuan dalam bidang peralatan lab komputer, maka Abdul menawarkan kepada Ahmad Maulana selaku pemilik PT Cahaya Gunung Mas untuk mengerjakan pekerjaan tersbut.
Tapi karena PT Cahaya Gunung Mas juga tidak mempunyai kemampuan mengerjakan pengadaan proyek maka, Ahmad Maulana meminjam PT Batu Karya Mas untuk mengikuti proses lelang. Atas intervensi Zulkarnaen, Dendy dan Fahd maka pada 24 November 2011 pihak ULP menetapkan PT Batu Karya Mas sebagai pemenang leleang.

"Atas perbuatan terdakwa 1 (Zulkarnaen), terdakwa 2 (Dendy) dan Fahd yang melakukan intervensi untuk memenangkan PT Batu Karya Mas, terdakwa 1 melalui terdakwa 2 menerima uang 4,740 miliar," sebut jaksa.

Sedangkan untuk pekerjaan penggandaan Alquran tahun anggaran 2011, Zulkarnaen disebut memberi dukungan kepada Fahd untuk mengikuti lelang di Kemenag. Fahd bersama-sama Dendy, Syamsurachman, Vasko mengajak Abdul Kadir dan Ali Djufrie selaku rekanan dari PT Adhi Aksara Abadi Indonesia untuk bertemu memnicarakan paket proyek. Dalam proyek ini, Fahd meminta pembayaran komitmen fee 15 persen dari total pagu anggaran.

PT Adhi Aksara Indonesia (A31) kemudian ditetapkan sebagai pemenang lelang. Namun dalampelaksanaannya, PT A31 mensubkontrakan pekerjaan pengadaan penggandaan Alquran kepada PT Macanan Jaya Cemerlang.

Untuk pekerjaan pengadaan penggandaan Alquran 2012, Zulkarnaen menginformasikan kepada Syamsuddin bahwa anggaran proyek telah disetujui Banggar. Zulkarnaen juga memberitahu ke Fahd dengan maksud agar Fahd mendatangi Ditjen Bimas Islam untuk mengawal anggaran untuk proyek tersebut.

Fahd kemudian menghubungi Abdul Kadir, salah satu direksi PT Sinergi Pustaka Indonesia mengenai komitmen fee 15 persen dari nilai pagu anggaran untuk mendapatkan pekerjaan proyek. "Fahd melakukan intervensi kepada pejabat Kemenag yang bertujuan memenangkan PT SPI," kata jaksa.

Dalam proyek ini, Zulkarnaen menerima uang Rp 9,650 miliar melalui rekening perusahaan Dendy. "Terdakwa 1 (Zulkarnaen) dan terdakwa 2 (Dendy) mengetahui penerimaan uang dari Abdul Kadir adalah sebagai akibat peranan terdakwa 1 selaku anggota DPR yang berhasil menyetujui anggaran di Kemenag termasuk anggaran pengadaan laboratorium komputer, pekerjaan pengadaan Alquran tahun 2011 dan 2012 serta peranan terdakwa 1 berasama-sama terdakwa 2 dan Fahd telah berhasil memenangkan PT Batu Karya Mas sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan laboratorium komputer, PT A31 sebagai pemenang pekerjaan penggandaan Alquran 2011 dan PT Sinergi Pustaka Indonesia sebagai pemenang pekerjaan penggandaan Alquran 2012,"terang jaksa.

Dalam dakwaan primair, perbuatan Zulkarnaen dan Dendy diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf b jo Pasal 18 UU Pemberantasan Tipikor. Sedangkan untuk dakwaan subsidair, Zulkarnaen dan Dendy diancam pidana dalam Pasal 5 ayat 2 jo Pasal 5 ayat 1. Untuk dakwaan lebih subsidair, perbuatan ayah dan anak ini diancam pidana Pasal 11 jo Pasal 18 UU Pemberantasan Tipikor.

Priyo Budi Tertulis di Dakwaan Jaksa Dapat Jatah Fee Proyek Alquran & Lab

Jakarta - Nama Priyo Budi Santoso masuk dalam dakwaan korupsi proyek Alquran dan laboratorium komputer di Kementerian Agama. Dalam dakwaan ditulis Priyo yang juga Wakil Ketua DPR dari Golkar ini ikut mendapat jatah fee dari proyek tersebut.

Dalam dakwaan dijelaskan pada September 2011, Zulkarnaen bertemu Dendy dan Fahd El Fouz di ruang kerja Zulkarnaen di Gedung Nusantara I DPR. Zulkarnaen mengingormasikan adanya beberapa pekerjaan terkait pengadaan barang dan jasa di Kemenag selanjutnya memerintahkan Dendy dan Fahd mengecek di Kemenag.

Kemudian Fahd mengajak Vasko Ruseimy, Syamsurachman dan Rizky Moelyoputro untuk menjadi perantaran pengurusan proyek di Kemenag. Bulan Oktober 2011, Zulkarnaen kembeli bertemu dengan Dendy, Fahd, Vasko, Syamsurachman dan Rizky guna mengatur pembagian fee dari pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang. Zulkarenaen mengatakan yang mengatur pembagian fee adalah Dendy.

"Atas perintah terdakwa 1 (Zulkarnaen), kemudian terdakwa 2 (Dendy) bersama-sama Fahd melakukan perhitungan rencana pembagian fee yang didasarkan pada nilai pekerjaan di Kemenang tahun anggaran 2011 dan 2012," kata jaksa penuntut umum, Dzakiyul Fikri membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (28/1/2013).

Pembagian jatah fee ini ditulis tangan oleh Fahd pada lembaran kertas, yang pada intinya sebagai berikut:

Fee dari pekerjaan pengadaan laboratorium komputer senilai Rp31,2 miliar:

1. Senayan (Zulkarnaen Djabar) 5 persen

2. Vasco dan Syamsu sebesar 2 persen.

3. Kantor 0,5 persen

4. PBS (Priyo Budi Santoso) 1 persen

5. Fahd 3,25 persen

6. Dendy Prasetia 2,25 persen



Fee pekerjaan pengadaan Alquran dengan nilai Rp22 miliar tahun anggaran 2011:

1. Senayan (ZD) 6,5 persen

2. Vasco dan Syamsu sebesar 3 persen.

3. Kantor 1 persen

4. PBS (Priyo Budi Santoso) 3,5 persen

5. Fahd 5 persen

6. Dendy Prasetia 4 persen



Fee pekerjaan pengadaan Alquran dengan nilai Rp 50 miliar tahun anggaran 2012:

1. Senayan (ZD) 8 persen

2. Vasco dan Syamsu sebesar 1,5 persen.

3. Kantor 1 persen

4. Fahd 3,25 persen

5. Dendy Prasetia 2,25 persen


Namun dalam dakwaan tidak dijelaskan mengenai realisasi dari pembagian jatah fee ini. Terkait dengan nama Priyo, detikcom sudah berusaha mengkonfirmasi, namun panggilan telepon pada pukul 19.30 WIB, tidak dijawab.

Zulkarnaen Djabar dan Dendy Prasetia didakwa menerima uang Rp 14,390 miliar dalam proyek pengadaan Alquran dan laboratorium di Kementerian Agama. Duit ini diberikan terkait dengan proses pembahasan anggaran proyek dan penentuan perusahaan pemenang lelang proyek.

"Zulkarnaen Djabar menerima hadiah berupa uang Rp 14,390 miliar dari Abdul Kadir Alaydrus yang diterima melalui terdakwa II, Dendy Prasetia," kata jaksa.

Pemberian uang tersebut kata jaksa, karena Zulkarnaen selaku anggota Badan Anggaran DPR telah menyetujui anggaran di Kementerian Agama dan bersama-sama Dendy telah mengupayakan PT Batu Karya Mas menjadi pemenang dalam pekerjaan pengadaan laboratorium komputer MTs tahun anggaran 2011, PT Adhi Aksara Abadi Indonesia menjadi pemenang dalam penggandaan Alquran APBN Perubahan tahun anggaran 2011 dan mengupayakan PT Sinergi Pustaka Indonesia menjadi pemenang dalam pekerjaan pengadaan penggandaan Alquran tahun anggaran 2011 yang dilaksanakan Ditjen Pendidikan Islam dan Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag. Hingga berita ini diturunkan Priyo belum memberikan komentar.

MA Kirim Salinan Putusan Pemakzulan Bupati Garut Aceng Fikri

 

Jakarta - Mahkamah Agung (MA) hari ini resmi mengirim salinan putusan pengabulan rekomendasi pemakzulan Bupati Garut Aceng Fikri. Putusan tersebut dikirim lewat pos kepada pihak Bupati dan DPRD Garut.

"Hari ini putusan lengkap Bupati Aceng sudah dikirim via pos hari ini ke pemohon (DPRD) dan termohon (Bupati Aceng)," kata Kabiro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur, dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Senin (28/1/2013).

Sementara itu, kuasa hukum Bupati Garut, Ujang Suja'i sudah mengetahui kabar tersebut. Tetapi hingga sore tadi sekitar pukul 15.00 WIB, Ujang mengaku salinan putusan tersebut belum diterima.

"Saya tahu tadi pagi katanya mau diantar ke kita, tapi sampai sekarang kita masih tunggu," ujar Ujang saat dikonfirmasi terpisah.

Pihaknya akan mempelajari salinan putusan tersebut begitu diterima. Lanjut, Ujang mengatakan, saat ini kliennya masih berada di Garut melakukan rutinitasnya sebagai Bupati.

"Nanti kita pelajari begitu diterima. Kalaupun ada langkah hukum lainnya setelah kita pelajari berkasnya," tutup Ujang.

Zulkarnaen & Anaknya Jalani Sidang Perdana

Zulkarnaen Djabbar dan Dendy Prasetiya saat tiba di Pengadilan Tipikor,

Darurat DKI Berakhir, Lanjut ke Masa Transisi Banjir Sampai 26 Februari

Jakarta - Tanggap darurat di wilayah DKI Jakarta resmi berakhir pada 27 Januari kemarin. Namun status ibukota belum sepenuhnya dianggap normal. Jakarta memasuki masa transisi banjir.

"Berdasarkan rapat koordinasi evaluasi penanganan banjir Jakarta, disepakati beberapa hal. Pertama tanggap darurat banjir Jakarta oleh Gubernur dinyatakan telah berakhir tanggal 27 Januari 2013. Selanjutnya dinyatakan masa transisi darurat mulai tanggal 28 Januari - 26 Februari 2013," kata Kepala Humas BNPB Sutopo Purwo dalam pernyataannya, Senin (28/1/2013).

Ditetapkannya masa transisi darurat itu, antara lain karena di lapangan masih terdapat berbagai masalah yang harus segera dituntaskan. Seperti pengungsi yang mana pada 28 Januari tersisa 1.228 orang yang tersebar di 2 lokasi.

"Masalah lain adalah penyediaan air bersih, sampah yang menutupi sungai dan waduk, sanitasi, tanggul bocor, listrik, dan sebagainya," kata Sutopo.

Sutopo mengatakan, poin kedua yang disepakati adalah mengenai posko penanganan darurat DKI Jakarta selanjutnya akan dioperasikan sebagai posko transisi darurat dengan organisasi yang lebih ramping. Sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan transisi darurat menuju pemulihan dengan didukung perkuatan posko di 5 wilayah kota.

Poin ketiga, penanganan infrastruktur sungai dan pengendali banjir oleh Kementerian PU dibahas lebih lanjut pada Rabu 30 Januari 2013.

"Dan keempat perlunya strategi penanganan, pembersihan dan pengangkutan sampah terkait dengan kecenderungan bertambahnya volume sampah rumah tangga selain sampah banjir," kata Sutopo.

Sedangkan poin keenam, disepakati Kementerian Kesehatan akan terus menyiagakan posko kesehatan dan tenaga kesehatan untuk memonitor dan antisipasi Kejadian Luar Biasa (KLB) yang mungkin terjadi pascabencana, serta mendorong kegiatan fogging, di daerah tidak saja didaerah pascabanjir tetapi juga di wilayah sekitar termasuk kabupaten/kota di sekitar DKI Jakarta.

"Selanjutnya, pelaksanaan Teknologi Modifikasi Cuaca dengan metode Jumping Process dan Kompetisi Awan diharapkan dapat menghambat kejadian hujan sampai 30%. BMKG akan memberikan informasi terkait dengan kemungkinan cuaca ekstrim dan mendukung pelaksanaan Teknologi Modifikasi Cuaca dengan prakiraan data cuaca tersedia," kata Sutopo.

"Pelaksanaan transisi darurat menuju pemulihan dengan tetap memperhatikan akuntabilitas pelaksanaan anggaran," pungkasnya.

MA Kirim Salinan Putusan Pemakzulan Bupati Garut Aceng Fikri

 

Jakarta - Mahkamah Agung (MA) hari ini resmi mengirim salinan putusan pengabulan rekomendasi pemakzulan Bupati Garut Aceng Fikri. Putusan tersebut dikirim lewat pos kepada pihak Bupati dan DPRD Garut.

"Hari ini putusan lengkap Bupati Aceng sudah dikirim via pos hari ini ke pemohon (DPRD) dan termohon (Bupati Aceng)," kata Kabiro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur, dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Senin (28/1/2013).

Sementara itu, kuasa hukum Bupati Garut, Ujang Suja'i sudah mengetahui kabar tersebut. Tetapi hingga sore tadi sekitar pukul 15.00 WIB, Ujang mengaku salinan putusan tersebut belum diterima.

"Saya tahu tadi pagi katanya mau diantar ke kita, tapi sampai sekarang kita masih tunggu," ujar Ujang saat dikonfirmasi terpisah.

Pihaknya akan mempelajari salinan putusan tersebut begitu diterima. Lanjut, Ujang mengatakan, saat ini kliennya masih berada di Garut melakukan rutinitasnya sebagai Bupati.

"Nanti kita pelajari begitu diterima. Kalaupun ada langkah hukum lainnya setelah kita pelajari berkasnya," tutup Ujang.