Penjelasan Menkopolhukam Soal Inpres 2/2013 Tentang Penanganan Konflik
Jakarta - Presiden SBY menerbitkan
Instruksi Presien (Inpres) No 2 tahun 2013 tentang keamanan dan
ketertiban dalam negeri. Menko Polhukam Djoko Suyanto menjabarkan
sejumlah poin yang tercantum dalam inpres yang diterbitkan pada hari
ini.
"Pertama bagaimana substansi pokoknya adalah bagaimana
menangani gangguan kamtibmas dalam negeri secara terpadu. Jadi jangan
jadi tanggung jawab Polri, TNI, jadi tanggung jawab semua, kepala
daerah, terpadu. Peningkatan efektifitas, terhadap kekerasan dan konflik
meningkatkan sesuai instansi masing-masing atas dasar
perundang-perundangan yang berlaku," papar Djoko dalam jumpa pers di
Plenary Hall, JCC, Jakarta, Senin (28/1/2013).
Djoko menjelaskan
potensi konflik itu diantaranya seperti konflik antar penganut agama,
penodaan agama, sengketa tempat peribadahan dan sebagainya. Kedua
konflik antara etnis, sikap primordial, solidaritas terhadap nilai-nilai
etnis.
"Residu terhadap politik pilkada, pemahaman terhadap
aturan, money politik, kandidiat dan kerusuhan yang ada. Kita sering
membaca, melihat konflik seperti ini sering menonjol di masyarakat. Di
satu sisi jalur hukum itu, sehingga konstituen itu masuk jalur yang
tepat, karena masuk ke MK. Namun tidak jarang itu didasarkan kerusakan
dan sebagainya. Ini yang harus kita kelola dengan baik," ungkapnya.
Inpres
No 2/ 2013 ini diinstruksikan kepada Menkopolhukam, Mendagri, Jaksa
Agung, Kapolri, Kepala BIN, BNPT, Gubernur, Kepala Daerah, Bupati,
Walikota.
Poin kedua, Inpres ini mengatur soal mengambil
langkah-langkah yang tepat dan tegas dan proporsional untuk segala
tindak kekerasan dengan catatan mengedepankan aspek hukum serta
menjunjung tinggi nilai HAM. Inpres ini menjadi acuan pokok dari tim
terpadu dan peningkatan efektifitas.
"Melakukan upaya pemulihan
pasca konflik, yaitu penanganan pengungsi agar masyarakat memperoleh
rasa aman agar bisa berefektifitas seperti biasa," jelasnya.
Keempat, merespon dengan cepat dan mencegah lebih dini tindak kekerasan dan meluasnya tindak kekerasan dari
Poin
ketiga, sesuai ketentuan perundang-undangan, Polri dalam menjalankan
tugas dibantu unsur TNI unsur kementerian dan lembaga terkait dan pemda.
Poin keempat, anggaran didukung oleh APBN dan APBD.
Poin kelima,
mengenai tugas, memberikan penugasan terhadap pemerintah terkait,
sistem terpadu untuk mengkoordinasikan dan penanganan efektifitas
keamanan dalam negeri di daerah. Tim terpadu diketuai oleh Menkopolhukam
dan setelah ini akan disusun strukturnya seperti apa. kemudian
melaksanakan pelaporan kepada Presiden.
Poin keenam, mengenai
susunan aksi terpadu di daerahnya. Penanganan gangguan keamanan di
daerahnya dengan berpedoman pada rencana aksi yang nanti disusun.
"Selama
ini yang memberikan penjelasan selalu kalau tidak kapolsek, koramil,
dan pangdam. Di sini kepala daerah harus menjelaskan kepada publik. Akar
masalahnya apa dan bagaimana langkah-langkah yang diambil segera.
Mudah-mudahan tidak terjadi konflik seperti ini," paparnya.
Poin
ketujuh, mengenai bagaimana kementerian lain yang tidak terkait dengan
inpres ini. Para menteri KIB II dan lembaga non kementerian agar
memberikan dukungan sesuai kebutuhannya, yang sesuai dengan akar
permasalahannya.
"Contoh kalau misalnya di Lampung, Menpera,
Mensos, Menkes kesana ini dalam rangka ini semua. Mereka terkait dalam
proses pemulihan rekonstruksi dan sebagainya," kata Djoko.
Poin
kedelapan, mengenai semua pihak harus melaksanakan instruksi ini dengan
sungguh-sungguh dengan rasa penuh tanggungjawab. "Stressing dari dasar
UU itu menjadi penting agar tidak dipahami inpres ini yang bertentangan
dengan UU, tidak akan berlebihan selama UU itu dipenuhi dan upaya kita
untuk menangani keamanan dapat kita lakukan sebaik-baiknya," tutupnya.