Sebuah
nama baru pun muncul. Pada pemeriksaan Badan Kehormatan (BK) DPR Selasa
(6/11), ternyata Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI),
Ismed Hasan Putro menyebut inisial anggota DPR yaitu IS sebagai orang
yang pernah meminta jatah gula. Kabar yang beredar, IS adalah Idris
Dugeng dari Komisi VI DPR fraksi Demokrat. Hingga berita ini diturunkan
Idris tidak bisa dikonfrimasi, telepon maupun pesan pendek Surabaya Post
tidak dijawab.
"IS dari Komisi VI DPR," kata anggota Badan Kehormatan DPR, Usman Djafar. Belum diketahui siapa yang dimaksud dengan IS ini.
Menurut
penelusuran Surabaya Post, ada beberapa nama yang mengarah ke inisial
itu. Bila IS diambil dari huruf depan suku kata nama seseorang maka bisa
saja, Iskandar D. Syaichu dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
(PPP) dan Idris Sugeng dari Fraksi Partai Demokrat(PD).
Namun,
bila huruf IS diambil secara sembarangan, ada dua nama anggota komisi
VI yang mengadung unsur dua huruf itu, yaitu Ida Ria S dari Fraksi
Partai Demokrat (PD) dan Idris Laena dari Fraksi Partai Golongan Karya
(nama Idris sebelumnya juga disebut Dahlan minta ‘upeti’ ke PT PAL dan
PT Garam,Red).
Di dalam pesan singkat yang
diterima wartawan, Idris mengaku sedang mempersiapkan
klarifikasinya."Saya sedang menyiapkan diri untuk memberi klarifikasi,
tapi saya khawatir tidak mendapatkan pemberitaan yang berimbang," tulis
Idris. "Maklum yang saya hadapi raja media yang punya pengaruh luar
biasa, kalau saya sudah siap saya akan menghubungi. Terima kasih,"
ujarnya lagi.
Sekadar diketahui, berdasarkan
cerita Ismed, menjelang Ramadan lalu, IS menghubungi PT RNI, meminta
jatah gula sebanyak 2.000 ton untuk dibagikan di daerah pemilihannya.
Permintaan ini ditolak oleh direksi. Namun IS berkukuh. Dia tetap minta
jatah gula gratis, hanya saja jumlahnya diturunkan menjadi 200 ton.
Lagi-lagi permintaan ditolak. Akhirnya, IS setuju untuk membeli gula 6
ton dengan harga normal.
Meski akhirnya
membeli gula BUMN dengan harga wajar, Badan Kehormatan tetap menduga ada
pelanggaran etika yang dilakukan oleh IS. "Pelanggaran etika diduga
terjadi karena ada negosiasi di awal, sebelum pembelian gula dilakukan,"
kata Usman Djafar.
Sementara hingga berita
ini diturunkan Dahlan Iskan maupun staf BUMN belum ada yang tampak
mendatangi BK DPR. Saat ditanyakan kapan Dahlan akan menyerahkan nama
lagi, “Saya kan sudah janji (memberikan nama-nama lain ke Badan
Kehormatan DPR). Jadi saya akan ke DPR. Kapan waktunya, ya pokoknya hari
Rabu ini. Sampai malam nanti pun kan masih hari Rabu,” kata Dahlan di
Kementerian BUMN. Namun ia menolak untuk menyebutkan berapa nama oknum
DPR yang ia setor.
Terkait ancaman anggota
Komisi XI DPR Sumartoyo yang akan menggugat atas tuduhan pencemaran nama
baik, Dahlan mempersilakan. “Tidak apa-apa, tuntut saja. Saya lakukan
ini (memberikan nama-nama oknum DPR) karena saya sudah siap dengan
segala konsekuensinya,” ujarnya.
Dahlan
mengaku tidak punya harapan berlebih atas pelaporannya ke BK DPR. “Saya
tidak punya harapan apa-apa. Saya serahkan nama-nama itu karena BK yang
meminta saya untuk menyampaikannya. Itu (anggota DPR) bukan rumah tangga
saya. Saya bekerja untuk BUMN, bukan untuk orang (lembaga) lain,” kata
dia.
Dahlan juga tidak mau menanggapi jauh
soal pendapat BK DPR yang menganggap laporannya itu belum konkrit. “Jika
(laporan) yang kemarin itu belum dianggap bukti, ya saya tidak tahulah.
Saya tidak tahu pemberantasan korupsi di negara ini mau serius atau
tidak sih,” ujarnya.
Apapun, imbuh Dahlan, ia
hanya menjalani apa adanya. Dahlan juga mengaku tidak meminta dukungan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atas apa yang ia lakukan.“Presiden itu
luar biasa banyak pekerjaaannya. Saya pembantu Presiden, jadi harus
membantu, bukan malah merepotkan,” kata dia.
Namun,
siang tadi kala Dahlan sedang menghadiri pameran alat utama sistem
senjata ‘Indodefence’ di Jakarta Internasional Expo, dia kemungkinan
besar batal datang langsung ke BK. "Pak Dahlan sudah menyiapkan surat
resmi untuk penuhi permintaan Badan Kehormatan," kata juru bicara
Kementerian BUMN, Faisal Halim. Diserang
Pasca
mengungkapkan dua nama diduga ‘pemalak’ BUMN, Dahlan terus mendapat
serangan dari Senayan. Anggota DPR Komisi VII dari Fraksi PAN, Alimin
Abdulah misalnya yakin jika ungkapan Menteri BUMN ada 10 nama oknum DPR
yang 'palak' perusahaan BUMN adalah kebohongan.
"Saya
yakin dia (Dahlan) bohong, ya pertama dia bilang akan ungkapkan 10 nama
oknum DPR jika dipanggil BK (Badan Kehormatan) DPR, tapi setelah
dipanggil malah hanya 2 nama," kata Alimin.
Alimin
yang merupakan salah satu inisial (ALM) dalam SMS gelap nama-nama
anggota DPR yang 'palak' perusahaan BUMN, tambah yakin Dahlan Iskan
bohong karena bukti yang dilaporkan tidak kuat. "Saya bilang langsung ke
dia, kamu itu pengecut dan tidak jantan, jangan asal ngomong, buktikan,
apa reaksi dia? Diam saja," tegasnya.
Terpisah,
BK DPR juga menilai pernyataan Menteri BUMN Dahlan Iskan yang
disampaikan pada Senin (5/11) lalu masih sangat sumir dalam menentukan
keterlibatan oknum-oknum anggota DPR yang melakukan pemerasan kepada
direksi BUMN. Pasalnya, Dahlan tidak membawa bukti dan hanya menyerahkan
dua lembar kertas kepada Ketua BK M Prakosa.
"Dia
sama sekali tidak membawa barang bukti. Hanya ada bahan tertulis,
tetapi singkat hanya satu atau dua halaman," ujar Prakosa.
Prakosa
mengakui bahwa anggota Dewan sempat menanyakan terkait modus-modus yang
dilakukan para anggota Dewan. Namun, Dahlan tidak menjabarkannya secara
detail terkait angka yang dimintakan anggota Dewan. "Katanya, semua
bukti-buktinya ada di direksi BUMN," ucap Prakosa.
Sebelumnya,
Ketua DPP PPP Arwani Thomafi mengatakan, "Kalau Pak Dahlan tak sebut
sepuluh nama, harus ada upaya mengevaluasi posisi Dahlan saat ini.
Preseden ini jangan sampai jadi contoh komunikasi hubungan antarlembaga.
Misalnya, ada satu pejabat menuduh pejabat lain, tapi buktinya minta
usut sendiri," katanya.ins,did
Tidak ada komentar:
Posting Komentar